Kekhasan Dalam Beragama (Belajar Islam dari Maroko)

Satu minggu penulis mengikuti workshop kompetensi dosen di hotel Kaisar dan acara ini diberi nama dengan Academic Recharging For Islamic Higher Education (ARFI 2012) oleh Kementrian Agama RI. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kompetensi dosen, khususnya di bidang bahasa dan bagi penulis khususnya bahasa Arab yang memang menjadi bahasa yang dikuasai.

Dalam salah satu sesi workshop tersebut terdapat salah satu kajian tentang budaya keberagamaan di Maroko -walaupun penulis belum pernah ke sana- dan ada hal yang menarik dalam kajian ini di mana Maroko dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa dengan 99% penduduknya muslim dapat hidup dalam suasana keberagaman yang harmonis dengan berpedoman kepada Akidah Asy’ariah dan Fiqh Maliki.

Kekhasan berteologi Asy’ari  dan berfikih Maliki inilah yang dikedepankan oleh kementerian wakaf dan urusan keberagamaan di Maroko. Pihak kementrian inilah yang membuat panduan kepada pekerja-pekerja agama yang terdiri dari para da’i, guru, dan imam-imam masjid untuk senantiasa menggunakan teologi asy’ari di bidang akidah dan Maliki di bidang fikih dengan dasar kemaslahatan umat.

Asy’ari dijadikan dasar sebagai teologi muslim oleh Maroko karena diasumsikan bahwa teologi Asy’ari merupakan teologi wasathiyah yang senantiasa berada di “tengah”, tidak terlalu miring ke kiri dan ke kanan. Hal ini misalnya terlihat saat Asy’ari mengkaji tentang perbuatan seorang manusia, siapa yang membuatnya? Paham teologi Jabariyah secara ekstrim mengatakan bahwa perbuatan tersebut semata-mata berasal dari Allah SWT. Sementara Qadariyah secara ekstrim mengatakan bahwa perbuatan itu berasal dari manusia secara murni. Mereka berbeda dengan Asy’ari yang mengatakan bahwa memang perbuatan itu berasal dari Allah tetapi manusia juga memiliki kontribusi dengan teori kasabnya.          

Dalam hal fikih Maliki, masyarakat muslim Maroko memilihnya karena fikih Maliki dianggap lebih mengedepankan konsep Maslahah Mursalah dan ‘Amalu Ahli al Madinah (baca: perbuatan penduduk kota Madinah). Di sini terlihat bahwa hal yang dikedepankan di dalam fikih Maliki adalah kemaslahatan dan tradisi masyarakat dan hal inilah yang diistilahkan dengan kekhasan. Oleh karena itu seorang da’i di Maroko, apa saja madzhab mereka atau dari mana saja asal ormas mereka, mereka tetap harus menghormati kekhasan ini dan inilah yang dijunjung tinggi.

Selain kekhasan ini, muslim Maroko juga mengedepankan ajaran tasawuf dan kepemimpinan penguasa. Tasawuf adalah ajaran yang intinya mengajarkan cinta kepada Allah SWT tanpa membedakan ras, suku, madzhab dan golongan. Oleh karena itu bermadzhab dan berteologi tidak akan cukup tanpa dibungkus dengan tasawuf yang substansinya adalah mengajarkan cinta kepada orang lain. Oleh karena itu ketika “kekhasan” itu diangkat sebagai suatu kesepakatan masyarakat di dalam suatu negara, maka itu dilakukan juga atas dasar cinta. Hal ini terjadi karena faktor tasawuf tadi.

Faktor lain adalah kepemimpinan penguasa. Kepemimpinan raja Idris yang dilakukan berdasarkan bai’at (baca: sumpah setia) dianggap final dan bentuk perlindungan terhadap praktek keberagamaan. Oleh karena itu seorang da’i di Maroko ketika melakukan dakwah, maka ia akan merasa bahwa mereka tidak hanya berdakwah atas nama kewajiban agama tetapi juga atas nama kewajiban negara karena negara telah menjamin sikap keberagamaan yang menjunjung tinggi kekhasan.

Persoalannya kemudian adalah apakah fenomena di atas dapat dipraktekkan di Indonesia? Pertanyaan ini penulis kemukakan karena setiap tahun masyarakat muslim di Indonesia selalu was-was plus bingung mengenai kapan akan mulai puasa, hari ini atau besok. Apakah besok akan lebaran atau lusa, sehingga dua tahun yang lalu mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengalami lebaran yang “hangat” (baca: maksudnya segala masakan harus dihangatkan karena terjadi lebaran yang diharapkan esok pagi ternyata tidak jadi).

Realitas  tersebut di mata orang awam menjadi pertanyaan yang sangat sederhana, apakah kita tidak bisa berlebaran secara bersama-sama tanpa harus ada yang berbeda? Pertanyaan selanjutnya bukankah orang-orang yang berkumpul di Kementerian Agama untuk menentukan adanya rukyat adalah orang-orang yang pintar di bidang agama? Apakah mereka tidak bisa melepaskan ego masing-masing sehingga sepakat untuk menentukan puasa atau lebaran secara bersama-sama demi kepentingan dan kenyamanan yang bersama juga? 

Kenyataan di atas itulah yang semestinya menjadi pemikiran bersama antara kementerian agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru agama dan para da’i sehingga masyarakat awam tidak dibuat bingung dan selalu bertanya-tanya secara permanen setiap tahun.

Apabila kita berfikir secara mendalam, sesungguhnya kita dapat membentuk “kekhasan” sebagaimana dilakukan oleh Maroko. Azyumardi Azra sesungguhnya sudah sering mengemukakan istilah kekhasan Islam ini dengan istilah “Islam Distingtif” yang ini -menurut penulis- dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk membentuk kekhasan Islam ala Indonesia tersebut.

Memang realitas keIslaman yang ada di Indonesia ini benar-benar berbeda dengan Maroko dari berbagai aspek. Keluasan wilayah, adanya berbagai macam suku dan tradisi daerah serta banyaknya ormas yang memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan sikap keberagamaan kemungkinan merupakan kerikil-kerikil yang mengganggu pembentukan kekhasan Islam Indonesia. Hanya saja tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila kita melakukannya atas nama kemaslahatan masyarakat muslim Indonesia.

Oleh karena itu, menurut hemat penuli,s ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membentuk kekhasan ini dan setidaknya ada langkah-langkah konkrit berikut ini:

Pertama, seluruh pihak yang bergerak di bidang keagamaan yang terdiri dari kementerian agama, para ulama, guru agama, para da’i dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk duduk bersama membentuk kesepakatan mengenai kekhasan Islam Indonesia. Mereka harus melepaskan ego masing-masing, suku, ras dan golongan serta asal ormas dengan mengedepankan kekhasan yang kelak dibentuk demi kepentingan bersama.

Kedua, harus ada kesepakatan di antara pihak-pihak di atas dalam menyampaikan pesan-pesan agama untuk selalu mengedepankan kekhasan ini termasuk menentukan pihak yang mana yang berhak mengumumkan adanya rukyat dan menindak pihak lain yang berbeda.

Ketiga, Kementrian Agama sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekhasan ini harus secara konsisten menyuarakannya baik melalui seminar, media dan forum-forum yang ada.

Mudah-mudahan dengan adanya wacana kekhasan Islam ala Maroko bangsa Indonesia dapat belajar dari mereka dan mempraktekannya terutama bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang agama. Wallahu a’lam.

Kategori Artikel: 
Tags: